Dr. Sukardi Weda, S.S., M.Hum., M.Pd., M.Si.
Fakultas
Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk
(i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
di Kota Makassar, (ii) mengetahui efisiensi program tersebut dalam
pendayagunaan sumberdaya program, (iii) mengetahui efektifitas program tersebut
terhadap pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa, dan (iv) mengetahui faktor pendukung
dan faktor penghambat pelaksanaan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe
formatif untuk mengetahui proses dan sumatif untuk mengetahui outcome. Sedangkan
tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yakni mengevaluasi kebijakan
pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa,
dan orang tua siswa. Jumlah keseluruhan responden yang sekaligus menjadi unit
análisis dalam penelitian ini adalah 323 orang, terdiri atas siswa 157 orang,
orang tua siswa sebanyak 123 orang, dan guru dan kepala sekolah sebanyak 43
orang. Selain itu, pedoman perencanaan pendidikan berdasarkan evaluasi,
strategi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun, dan rekomendasi
kebijakan dan model Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah yang
disarankan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah diimplementasikan oleh pemerintah Kota
Makassar, maka permasalahan seperti: sulitnya akses, terdapatnya siswa putus
sekolah (DO), dan lain-lain dapat dihindari. Mutu layanan pendidikan dasar 9
tahun juga mengalami peningkatan setelah ada Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah.
Kata-Kata Kunci: Pembebasan Biaya Operasional Sekolah,
Mutu Layanan Pendidikan, Rekomendasi Kebijakan, Makassar
SCHOOL
OPERATIONAL BUDGET FREE PROGRAM TO IMPROVE THE QUALITY OF BASIC EDUCATION
SERVICE IN MAKASSAR
Abstract
This
research aims to find out (i)
pre-existing condition before the implementation of school operational budget
free program, (ii) efficiency of the program, (iii) effectiveness of the
program, and (iv) supporting and obstacle factors of the program The research
employed qualitative design. This research is evaluative research because it
behaves to know the effect of government policy. The type of evaluative
research employed in this research is formative and summative type. Formative
type is employed to see the process and summative is intended to see the
outcome of the program. There are 323 people participate in this research as
unit analysis. They are students (157), teachers and school principals (43),
and students’ parents (123). The research findings reveal that after
implementing the school operational budget free program in Makassar
municipality, there is no students drop out from school. Educational quality of
9 basic education improves after the program implementation.
Keywords:
School operational budget free program,
policy recommendation, Makassar
A. PENDAHULUAN
Salah satu
permasalahan di bidang pendidikan adalah terdapatnya sejumlah anak putus studi
(drop out), siswa mengulang, dan penduduk yang tidak/belum pernah
sekolah. Sensus terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2000 melaporkan
bahwa 69 persen dari 203.456.005 penduduk belum menuntaskan pendidikan dasar 9
tahun (Media Indonesia, 2006: 24). Depdiknas juga mencatat, sebanyak 1,5 juta
anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan dasar. Selain itu, sebanyak 2,5
persen dari total 25 juta siswa SD – SMP yang telah bersekolah terpaksa putus
sekolah karena terbentur masalah ekonomi (Media Indonesia, 2006: 23).
Penyebab
utama angka putus sekolah tersebut tiada lain adalah faktor kemiskinan, seperti
dilaporkan oleh SMERU bahwa lebih dari 70% pekerja anak dan anak-anak bukan
pekerja yang putus sekolah menyebutkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan
dengan kemiskinan (misalnya ”alasan biaya,” ”alasan keuangan,” dan ”untuk
membantu orang tua”) adalah alasan utama mereka meninggalkan bangku sekolah
(SMERU, 2003: 16). Laporan ini diperkuat
oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003 yang mengatakan bahwa alasan
tidak/belum pernah/tidak bersekolah lagi adalah karena tidak ada biaya,
responden juga mengatakan bahwa mereka bekerja dengan maksud memperoleh atau
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan (BPS, 2003: 13).
Dalam
konteks itulah, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
yang bermutu kepada setiap warga negara sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan,” dan Ayat (2) "Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan amanat
konstitusi tersebut maka pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah (Sekolah Bersubsidi Penuh) kepada siswa
pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di
Kota Makassar telah memasuki tahun kedua. Evaluasi terhadap Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar perlu dilakukan karena program ini
bukanlah program sesaat, tetapi program jangka panjang pemerintah pusat, karenanya
perlu dipikirkan bagaimana program ini dapat berlangsung secara
berkelanjutan. Untuk dapat memperbaiki
dan mengembangkan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah tersebut perlu
langkah-langkah evaluasi yang tepat. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas
program tersebut terhadap mutu layanan pendidikan, maka dilakukan penelitian
untuk mengevaluasi efektifitas Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
tersebut.
Rumusan Masalah
Berdasarkan
hal tersebut, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1)
Bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar?
2)
Bagaimana efisiensi Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah di Kota Makassar dalam pendayagunaan sumber daya program?
3)
Bagaimana efektifitas Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah di Kota Makassar terhadap keringanan dan pembebasan biaya
operasional sekolah?
4)
Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat
pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar
Tujuan Penelitian
Berdasarkan
latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka penelitian ini bertujuan untuk:
1)
mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar.
2)
mengetahui efisiensi Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah dalam pendayagunaan sumber daya program.
3)
mengetahui efektifitas Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional
sekolah di Kota Makassar.
4)
mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat
pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di Kota Makassar.
B. KAJIAN PUSTAKA
1) Evaluasi Efektifitas Program
Untuk
memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu
diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu kinerja program atau proyek
tersebut, seperti diungkapkan oleh Hikmat (2004: 3) bahwa evaluasi adalah
proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek
untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.
Evaluasi
program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif
dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan
yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan sejauhmana hasil
atau nilai yang telah dicapai program. Sekaitan dengan ini, Moekijat
(1981: 15) mengatakan bahwa evaluasi atau penilaian berarti penentuan nilai.
Nilai disini
adalah tingkat keberhasilan suatu program yang diketahui setelah melakukan
suatu evaluasi yang cermat terhadap program dengan menggunakan
indikator-indikator keberhasilan. Evaluasi sangat diperlukan dalam rangka
keberlanjutan (sustainability) program tersebut. Evaluasi juga dilakukan
sebagai perhitungan ketepatan terhadap suatu program/kegiatan sehingga program
dapat memberikan nilai investasi yang memadai (Djamin, 1993).
Sejalan
dengan pendapat Djamin ini, Hikmat, dkk (2005: 17) memberikan batasan tentang
pentingnya evaluasi program/kegiatan antara lain: (i) memperlihatkan
keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan; (ii) menunjukkan dimana dan
bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan; (iii) memperlihatkan bagaimana
kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan; (iv) memberikan informasi untuk
membuat perencanaan dan pengambilan keputusan; dan (v) membantu untuk dapat
melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja
program/kegiatan.
Dalam
kegiatan evaluasi, faktor efektifitas dan efisiensi merupakan hal utama yang
menjadi titik perhatian para evaluator. Efektifitas umumnya dipandang sebagai
tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional, konsep efisiensi
memperlihatkan nisbah antara biaya dan keuntungan yang harus dipikul dalam mengejar tujuan-tujuan tersebut. Dengan
perkataan lain, efisiensi memperhatikan masalah jumlah masukan (seperti bahan
baku, uang, manusia) yang diperlukan untuk memperoleh tingkat keluaran yang
ditentukan atau tujuan tertentu (Steers, 1985: 61 – 62).
Penelitian
efektifitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang
sejauhmana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima
program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan.
Dalam
evaluasi program, ada sejumlah pendekatan yang sering digunakan oleh para
evaluator atau peneliti, antara lain: evaluasi dampak, evaluasi pencapaian
tujuan, evaluasi kebutuhan (need), evaluasi proses (formative),
evaluasi outcome (sumative).
2) Pendekatan Evaluasi Program
Pendekatan
yang digunakan dalam rangka evaluasi Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah di Kota Makassar adalah evaluasi formatif dan outcome (sumatif).
Di dalam
evaluasi ini terdapat beberapa faktor penting yang harus diketahui sebagai
proses yang sistematis. Secara keseluruhan, sistem evaluasi program/kegiatan
meliputi: kondisi awal (pre-existing condition), masukan (inputs),
aktivitas, keluaran (outputs), manfaat (outcomes), dampak (impacts),
dan faktor pendukung dan penghambat program.
a.
Kondisi awal adalah keadaan atau situasi yang terjadi
sebelum program digulirkan, dapat berupa kondisi permasalahan, prioritas
masalah dan kebutuhan, potensi dan sumber, intervensi/upaya yang telah
dilaksanakan, kebijakan dan program yang sudah ada, dan sebagainya.
b.
Masukan (inputs) adalah faktor-faktor utama yang
digunakan dan mempengaruhi langsung jalannya aktifitas program.
c.
Aktifitas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
selama program berlangsung.
d.
Keluaran (outputs), yaitu yang dikeluarkan
langsung/hasil dari kegiatan program, dapat berupa kenaikan hasil fisik,
keluaran jumlah, volume, dan sebagainya. Keluaran juga mencerminkan indikator
hasil fisik dari pencapaian tujuan spesifik/khusus (objectives).
e.
Manfaat (outcomes), yaitu kegunaan/faedah/manfaat
langsung yang dapat dinikmati karena adanya investasi program, yang dapat
berupa baik kenaikan fisik hasil produksi, perubahan sikap dan perilaku,
perbaikan kualitas, perubahan tingkat kemampuan, kesediaan berbuat lebih baik,
dan sebagainya. Umumnya juga disebut hasil fungsional atau merupakan indikator
fungsional dari pencapaian tujuan spesifik/khusus (objectives).
f.
Dampak (impacts), yaitu akibat yang timbul karena
adanya suatu investasi program (baik positif maupun negatif). Umumnya dalam
jangka waktu lebih lama dari manfaat langsung dan merupakan indikator
pencapaian tujuan umum (goals).
g.
Faktor-faktor antara, yang mempengaruhi keberlangsungan
program secara tidak langsung, baik berasal dari dalam lingkungan program
(faktor internal) maupun berasal dari luar lingkungan program (faktor
eksternal). Faktor-faktor ini dapat berupa faktor pendukung atau faktor
penghambat program yang akhirnya mempengaruhi keseluruhan keluaran (outputs)
program.
C.
METODE PENELITIAN
1) Pendekatan
Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe
penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yakni mengevaluasi kebijakan
pemerintah daerah tentang Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah, dan
jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif (proses) dan
sumatif (outcome).
2) Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi
penelitian ini akan dilaksanakan di 3 sekolah dasar (SD) dan 2 sekolah menengah
pertama (SMP) di Kota Makassar. Seluruh proses penelitian bermula dari
pembuatan proposal yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010, penyusunan
instrumen penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei - September 2010. Selanjutnya
pada minggu pertama bulan September
2010, dilakukan penyusunan laporan. Pelaksanaan seminar dan perbaikan
draft laporan akhir pada minggu kedua bulan Oktober 2010. Selanjutnya,
penyerahan laporan akhir penelitian ke Bappeda Kota Makassar pada minggu keempat bulan Oktober 2010.
3) Teknik Penarikan Sampel
Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara teknik penarikan sampel probabilita yakni secara
”teknik random atas dasar strata yang proporsional”(proportional stratified
random sampling). Teknik penarikan sampel stratifikasi ini dipilih karena
kemampuannya untuk lebih tepat menduga populasi karena variasi dalam populasi
dapat terwakili dalam sampel, teknik ini juga sangat berguna dalam penelitian
ini karena populasi penelitian ini
cenderung heterogen. Unit analisis penelitian ini berjumnlah 323 orang terdiri
atas guru dan kepala sekolah sebanyak 43 orang, orang tua siswa 123 orang, dan
siswa sebanyak 157 orang.
4) Teknik Pengumpulan Data
Teknik utama
pengumpulan data adalah wawancara mendalam (indepth interview),
Kuesioner, dan studi kepustakaan (dokumen). Ketiga langkah dalam pengumpulan
data ini dengan sendirinya membentuk suatu model triangulasi (triangulation
model). Dalam penelitian ini, juga dilengkapi dengan teknik audiovisual
meliputi perekaman suara dan dokumen gambar (foto).
Wawancara
Mendalam (Indepth Interiew). Untuk mendapatkan data primer kualitatif langsung dari
para informan yakni kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Penulis
menggunakan pedoman wawancara (interview
guide) yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang diajukan langsung kepada
informan tersebut. Untuk itu peneliti menentukan sejumlah informan penelitian
yang dinilai dapat merepresentasikan obyek permasalahan yang diteliti.
Wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dan informan, serta pewawancara merekam informasi yang disampaikan oleh
informan. Wawancara juga dilakukan kepada orang tua siswa dan siswa dengan
menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan semi terbuka, dan
peneliti menulis jawaban-jawaban dari para responden.
D.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Awal Sebelum
Pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Sebelum Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, ada beberapa kondisi awal yang
perlu dikemukakan, yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan keadaan setelah
berlangsungnya program. Kondisi awal tersebut menyangkut minat orang tua untuk
menyekolahkan putera/puteri mereka, kesempatan siswa dari keluarga tidak mampu
untuk mengakses pendidikan dasar, dan angka putus sekolah (drop out).
Informasi
yang diperoleh dari sejumlah guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa para
orang tua memiliki minat yang kurang untuk menyekolahkan putera-puteri mereka,
yakni sebanyak 21 orang (48,84%) mengatakan bahwa minat orang tua masih kurang
untuk menyekolahkan anak mereka sebelum ada Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah. Terdapat 13 orang (20,93%) yang mengatakan bahwa orang
tua memiliki minat tinggi tapi tekendala biaya, seperti tampak pada grafik 5:
Grafik 5. Kondisi Awal
Sebelum
pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah, terdapat 67,64 persen
responden memberikan jawaban bahwa siswa dari kelompok miskin mengalami
kesulitan akses pendidikan dasar 9 tahun, seperti tampak pada grafik 6 berikut:
Grafik 6. Akses Pendidikan Dasar 9 Tahun
Sebelum ada Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah, 29 (67,64%) responden dari guru dan
kepala sekolah memberikan jawaban bahwa siswa dari kelompok miskin mengalami
kesulitan akses pendidikan dasar 9 tahun. Hanya 4 atau 9,3% responden mengatakan bahwa siswa dari
keluarga tidak mampu tidak mengalami kesulitan akses pendidikan dasar 9 tahun.
Dalam kaitannya dengan putus sekolah (drop out), terdapat 31 orang
(72,09%) mengatakan bahwa sebelum ada Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah, terdapat siswa putus sekolah. Hanya 10 orang atau 24.07% yang
mengatakan bahwa sebelum ada Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah,
tidak ada siswa yang drop out, dan dua diantaranya (4,65%) yang tidak
memberikan jawaban seperti tampak pada grafik 6. Adapun alasan responden
tentang terdapatnya siswa drop out adalah
cukup variatif, seperti membantu orang tua (46,51%), tidak ada biaya
sekolah/transpor (34,88%), dan tidak menjawab (18,60%).
Grafik
6. Putus Studi (Drop Out)
2. Efisiensi Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah dalam Pendayagunaan Sumber Daya Program
1). Masukan (Inputs)
Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Menurut Kepala Sekolah dan Guru
Masukan
program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman staf, keterlibatan staf,
sarana-prasarana untuk program, struktur orangisasi/manajemen program,
pemahaman juklak/juknis, dan ketersediaan dana dari Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah .
Profesionalisme
dan kualitas para staf yang terlibat dalam program cukup baik, mereka dapat
memahami dengan baik petunjuk-petunjuk pelaksanaan Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah . Pengalaman staf program didukung oleh pendidikan yang
cukup memadai, dan dengan disertai pengabdian yang tulus untuk senantiasa
meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat.
Grafik
6. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Staf
2) Masukan (Inputs) Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
menurut Orang Tua Siswa
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen responden dari orang tua
mengetahui putera-puteri mereka mendapat subsidi Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah dari pemerintah Kota
Makassar.
Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 102 orang (82,92%) mengatakan bahwa
ada sosialisasi tentang Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di sekolah, dan hanya 21 orang (17,07%)
mengatakan tidak ada sosialisasi. Biasanya sosialisasi tentang informasi Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
dari sekolah melalui rapat-rapat yang diadakan di sekolah yang dihadiri
oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa.
Adapun
penjelasan yang disampaikan pada saat penyampaian informasi perihal Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di
sekolah atau melalui rapat di sekolah adalah tentang biaya Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah, yakni terdapat 54 orang (43,90%), buku-buku gratis
sebanyak 27 (21,95%) responden dari orang tua, terdapat 9 orang (7,31%)
mengatakan perlengkapan gratis, terdapat 3 orang (2,43%) mengatakan wajib
belajar 9 tahun. Sementara 4 orang atau 3,25% mengatakan mutu pendidikan, dan 8
orang atau 6,50% mengatakan pentingnya Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah, dan tidak memberikan jawaban sebanyak 20 orang (16,26%).
Adapun media
yang digunakan untuk menyosialisasikan Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah adalah elektronik, cetak, buku,
pengumuman, rapat, surat, dan brosur, seperti tampak pada grafik 13 berikut.
Grafik 13. Media Informasi Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah
3) Masukan (Inputs) Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Menurut Siswa
Data yang
diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa 107 orang (68,15%) dari siswa
mengetahui mereka mendapat subsidi Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah dari pemerintah Kota Makassar dan terdapat 50 orang (31,84%)
yang tidak mengetahui jika mereka mendapat subsidi Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota Makassar, seperti tampak pada grafik
14.
Grafik
14. Pengetahuan tentang Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Para
responden dari siswa mengetahui bahwa mereka mendapat subsidi Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
dari pemerintah Kota Makassar.
Informasi tentang subsidi Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah tersebut diperoleh siswa dari kepala sekolah,
guru di kelas, TV, dan surat kabar. Adapun persentase pendapat siswa tentang
sumber informasi Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah adalah dari kepala sekolah sebanyak 117 orang (74,52%), dari guru sebanyak 25
orang (15,92%), dari televisi sebanyak 3 orang (1,91%), dan dari surat kabar
sebanyak 2 orang (1,27%), seperti terlihat pada grafik 15.
Siswa juga
berpendapat bahwa sosialisasi tentang Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah pernah dilakukan di sekolah,
yakni terdapat 157 orang siswa (100%) mengatakan pernah. Adapun tempat dan
waktu pelaksanaan sosialisasi di sekolah adalah pada saat upacara, di dalam
kelas, dan di sekolah. Dari 157 siswa, terdapat 56 orang (35,66%) mengatakan
pada saat berlangsungnya upacara, dan terdapat 16 orang (10,19%) mengatakan di
ruang kelas, dan terdapat 85 siswa atau 54,14% mengatakan di sekolah.
Adapun
penjelasan yang diberikan pada saat sosialisasi Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah kepada siswa adalah
biaya Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah, buku-buku gratis, dan siswa
diharapkan rajin belajar. Dalam kaitannya dengan penjelasan tersebut, terdapat
85 siswa (54,14%) mengatakan biaya Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah,
48 siswa (30,57%) mengatakan buku-buku gratis, dan terdapat 24 atau 15,28%
siswa mengatakan penjelasan yang diberikan adalah para siswa diharapkan supaya
rajin belajar.
4) Keluaran (Outputs)
Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Menurut Kepala Sekolah dan Guru
Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
telah dijalankan oleh staf di sekolah sesuai dengan tahapan program yang
telah direncanakan, yaitu dimulai dengan rapat antara kepala sekolah, guru,
komite sekolah dan orang tua siswa, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan,
ketersediaan data, proses alokasi dan seleksi, mekanisme pengambilan dan
penyaluran dana, kegunaan dana, monitoring dan evaluasi, adminsitrasi,
pengaduan masyarakat, dan bentuk pertanggungjawaban, dan lain-lain.
Grafik 19. Alokasi dan Seleksi
Dilakukan Melalui Mekanisme Rapat
Terdapat 40 orang (93,02%) responden mengatakan bahwa
peserta rapat alokasi dan seleksi adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah
dan staf, dan hanya 3
orang diantaranya atau 6,97% mengatakan pemkot/dinas
pendidikan kota. Seluruh responden (100%) juga mengatakan bahwa alokasi dan
seleksi dilaksanakan tepat sasaran.
Tentang kepuasan penerima Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah, terdapat 32 orang (74,41%) mengatakan bahwa penerima dana
Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
merasa puas, dan hanya 11
orang (25,58%)
mengatakan tidak puas. Mengenai penyaluran dana, terdapat 39 orang (90,69%) mengatakan bahwa dana telah
disalurkan sesuai dengan prosedur, dan hanya 4 orang (4,30%) mengatakan tidak sesuai dengan
prosedur, seperti tampak pada grafik 20.
Grafik 20. Penyaluran Dana
Dana Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah yang diperoleh dari
bank pada umumnya langsung disalurkan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Hal ini dilakukan disamping karena dana tersebut tidak boleh untuk
disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada
pihak lain, membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan
dengan kepentingan murid, membangun gedung/ruangan baru, membeli bahan/peralatan
yang tidak mendukung proses pembelajaran, menanamkan saham, dan membiayai
segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat
atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar,
tetapi juga karena memang sekolah sangat membutuhkan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah.
5) Keluaran (Outputs) Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
Menurut Orang Tua Siswa
Data yang
diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 93 orang responden (75,60%) dari orang
tua mengatakan bahwa sosialisasi pernah dilakukan oleh sekolah kepada orang tua
siswa, dan hanya 30 orang (24,39%) yang mengatakan bahwa sosialisasi tentang Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
tidak pernah dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa,
seperti tampak pada grafik 27.
Tabel 3. Jenis kegiatan kesiswaan yang dibiayai Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
menurut orang tua siswa
Jenis
Kegiatan
|
Orang
Tua Siswa
|
|||||||
Ya
|
%
|
Tidak
|
%
|
Tidak
tahu
|
%
|
Total
|
||
Total
|
%
|
|||||||
Pembelajaran
|
111
|
90,24
|
8
|
6,50
|
4
|
3,25
|
123
|
100
|
Program remedial
|
112
|
91,05
|
3
|
2,43
|
4
|
3,25
|
123
|
100
|
Program pengayaan
|
67
|
54,47
|
16
|
13,00
|
40
|
32,52
|
123
|
100
|
Olahraga
|
117
|
95,12
|
2
|
1,62
|
4
|
3,25
|
123
|
100
|
Kesenian
|
123
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
123
|
100
|
Pramuka
|
118
|
95,93
|
2
|
1,62
|
3
|
2,43
|
123
|
100
|
Palang merah remaja
|
120
|
97,56
|
1
|
0,81
|
2
|
1,62
|
123
|
100
|
Disamping
pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru dan kegiatan kesiswaan
seperti disebutkan di atas, dana Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah juga digunakan untuk pembiayaan ulangan di
sekolah, seperti ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah (UAN), dan laporan
hasil belajar siswa, seperti tampak pada tabel 4.
Mayoritas
responden menjawab bahwa jenis-jenis ulangan di sekolah telah dibebaskan (tidak
lagi dipungut biaya). Ini mencerminkan bahwa penyaluran dana Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah untuk
membebaskan siswa dari berbagai macam ulangan telah terlaksana dengan baik.
6) Keluaran (Outputs) Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah Menurut Siswa
Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa program pembebasan biaya operasional sekolah telah membantu pembelian alat/perlengkapan
sekolah, seperti buku, pulpen, baju seragam, dan baju olahraga, namun masih
sangat minim, seperti tampak pada tabel 7.
Tabel 7. Bantuan Pembelian Alat/Perlengkapan
Sekolah
Jenis
Bantuan
|
Siswa
|
|||||||
Ya
|
%
|
Tidak
|
%
|
Tidak
tahu
|
%
|
Total
|
||
Total
|
%
|
|||||||
Buku
|
97
|
67,78
|
2
|
1,27
|
58
|
36,94
|
157
|
100
|
Pulpen/pensil
|
93
|
59,23
|
15
|
9,55
|
49
|
31,21
|
157
|
100
|
Baju seragam
|
69
|
43,94
|
62
|
39,49
|
26
|
16,56
|
157
|
100
|
Baju
olahraga
|
56
|
35,66
|
72
|
45,85
|
29
|
18,47
|
157
|
100
|
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1) Kesimpulan
Penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah di Kota Makassar ini
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
a)
Sebelum ada Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah , orang tua siswa terutama siswa dari kelompok miskin merasa kesulitan
untuk menyekolahkan putera-puteri mereka, dan sebelum ada Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah digulirkan
oleh pemerintah Kota Makassar, terdapat sejumlah peserta didik yang mengalami
putus sekolah. Disamping itu, sebelum ada Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah , siswa tidak mampu tidak dapat mengakses pendidikan dasar 9 tahun.
Setelah Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah diimplementasikan oleh pemerintah Kota
Makassar, maka permasalahan seperti: sulitnya akses, terdapatnya siswa putus
sekolah (DO), dan lain-lain dapat dihindari. Mutu layanan pendidikan juga
mengalami peningkatan setelah ada Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
.
b)
Sarana dan prasarana program yang tersedia cukup
memadai. Struktur organisasi dan manajemen Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah juga cukup baik yang terdiri
dari kepala sekolah, guru, komite sekolah dan komite-komite kelas, dan
mekanisme kerjanya berjalan dengan baik sesuai prinsip administrasi dan
manajemen organisasi yang baik, yakni ada ketua, sekretaris, bendahara dan
lain-lain. Semua staf pengelolah Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah senantiasa mengadakan rapat dalam rangka
implementasi program sebagaimana mestinya. Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah telah dilaksanakan sesuai
dengan tahapan program yang telah direncanakan, yaitu dimulai dengan rapat
antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa, pelaksanaan
sosialisasi dan pelatihan, ketersediaan data, proses alokasi dan seleksi,
mekanisme pengambilan dan penyaluran dana, kegunaan dana, monitoring dan
evaluasi, administrasi, pengaduan masyarakat (UPM), dan bentuk
pertanggungjawaban. Orang tua mampu dan orang tua tidak mampu mengetahui
putera-puteri mereka mendapat subsidi dari Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah dari Pemerintah Kota Makassar
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Demikian halnya dengan
paras siswa, mengetahui bahwa mereka memperoleh subsidi Program Pembebasan
Biaya Operasional Sekolah dari sekolah
melalui sosialisasi intensif yang dilakukan oleh pihak sekolah.
c)
Manfaat yang diperoleh masyarakat melalui Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
adalah (i) melalui Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah , anak umur 7 hingga 15 tahun dapat
memperoleh kemudahan akses pendidikan dasar 9 tahun. Disamping itu, orang tua
siswa juga tidak merasa terbebani lagi dari pembayaran biaya operasional
sekolah.
d)
Ketika Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah digulirkan oleh pemerintah, dampak yang dapat
dirasakan oleh siswa adalah (i) prestasi, motivasi dan kepercayaan siswa
meningkat, dan (ii) siswa dapat terhindar dari putus sekolah (drop out).
Dengan demikian, dampak positif Program
Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat
dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun berhasil memenuhi targetnya.
e)
Faktor-faktor pendukung program dari sisi
internalnya adalah tersedianya SDM pengelolah Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah yang cukup
berkualitas dan profesional, berjalannya mekanisme organisasi sesuai
prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program
adalah terjalinnya kerjasama, komunikasi dan kordinasi yang baik dan harmonis
antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi
eksternalnya adalah kalau tim pengawas datang ke sekolah, maka biaya transpor
mereka ditanggung oleh sekolah (kepala sekolah) meskipun tidak ada dalam
juknis. Disamping itu, keterlambatan penyaluran dana Program Pembebasan Biaya
Operasional Sekolah , dan alokasi dana Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah yang sangat minim juga merupakan
faktor penghambat.
2) REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan
beberapa rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut:
a) Strategi pembangunan dan
peningkatan mutu pendidikan sebagai dampak lanjutan dari peningkatan
mutu layanan pendidikan hendaknya tetap memberikan peluang kepada masyarakat
dan orang tua yang tergolong mampu untuk ikut berpartisipasi dalam hal
pendanaan kegiatan proses belajar mengajar (KBM) di sekolah.
b) Untuk mewujudkan layanan
pendidikan yang bermutu, tetap diperlukan perhatian pemerintah dan pemerintah
daerah untuk meningkatkan anggaran pembangunan di bidang pendidikan, sama
pentingnya dengan anggaran pembangunan di bidang ekonomi, hukum, dan bidang
sosial lainnya.
c) Untuk
mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah, pemerintah daerah,
perusahaan melalui program CSR, orang tua siswa (masyarakat) perlu bersinergi
untuk mewujudkan anggaran pendidikan yang memadai sehingga mutu pendidikan
dapat ditingkatkan.
F. USULAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PROGRAM
Mengacu pada
strategi dan model pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun suatu usulan
pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah untuk meningkatkan
mutu pendidikan sebagai dampak lanjutan dari peningkatan mutu layanan
pendidikan dasar 9 tahun melalui Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah sebagai berikut:
a)
Alokasi dana Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah perlu menjadi skala prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah, karena mutu layanan pendidikan dan pendidikan yang bermutu
tidak terlepas dari pendanaan yang memadai.
b)
Memberikan kebebasan (fleksibilitas) kepada kepala
sekolah dan guru selaku pengelolah Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah di sekolah untuk menerjemahkan hal-hal (item-item)
yang tertuang dalam juklak Program Pembebasan Biaya Operasional Sekolah sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan dan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian pihak sekolah dapat dengan
leluasa mengatur dana (budget) Program Pembebasan Biaya Operasional
Sekolah yang diperolehnya, dan kemudian
menyalurkannya melalui skala prioritas yang telah ditentukan bersama melalui
rapat/musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa.
c)
Peran aktif komite sekolah dalam hal pencarian dana dari
masyarakat, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility/CSR) dan donor lainnya perlu ditingkatkan dalam
rangka membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah yang
bertujuan untuk meningkatkam mutu layanan pendidikan bagi peserta didik di
sekolah.
d)
Sarana dan prasarana proses belajar mengajar (KBM) di
sekolah supaya segera ditingkatkan, baik buku-buku pelajaran/referensi untuk
perpustakaan, alat peraga di laboratorium, dan alat bantu belajar (learning
aids) di kelas maupun ruangan/gedung sekolah yang kondusif.
DAFTAR PUSTAKA
Bantuan Khusus
Murid (BKM): Apakah Layak Menggantikan Program Beasiswa JPS?. 2003. Dalam SMERU No. 06: Apr-Jun/2003.
Djamin, Zulkarnain. 1993. Perencanaan dan Analisa Proyek. Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Hikmat, Harry.
2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
Hikmat, Harry.
2004. Panduan Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial. Makalah
tidak dipublikasikan. Jakarta.
Hikmat, Harry.
2004. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Sosial.
Makalah Lokakarya Nasional Monev Penanggulangan Kemiskinan – Bappenas. Jakarta.
Hikmat, Harry, dkk. 2005. Panduan Standarisasi Monitoring dan Evaluasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Departemen Sosial RI.
Himpunan Perundang-Undangan RI Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas). 2005.
Bandung: Nuansa Aulia.
Human
Development Report 2005. New
York: UNDP. Diakses pada tanggal 5 Juli 2006.
Indonesia Human
Development Report 2004.
Jakarta: BPS, BAPPENAS, dan UNDP.
Kumpulan
Perundangan Perlindungan Hak Azasi Anak. 2006. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Siswa SD dan SMP Putus Sekolah. 2006. Media Indonesia.
Statistik
Pendidikan 2003, Survei Sosial Ekonomi
Nasional. 2003.
Jakarta: BPS – Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia.
BIODATA PENULIS
Identitas Pribadi:
Nama dan Gelar :
Dr. Sukardi Weda, S.S., M.Hum., M.Pd., M.Si.
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 5
Januari 1969
Alamat : Jl. Goa Ria, Perumahan
Griya Pratama Sudiang C2 No. 2 (Depan SD
Inpres Laikang) Sudiang, Makassar Sulawesi Selatan 90242
Jenis Kelamin : Laki-Laki
(L)
Pekerjaan : 1.
Dosen Tetap Fakultas Bahasa dan Sastra UNM
2. Komisioner KPID Sulawesi Selatan, 2011 –
2014
Pendidikan Formal:
S1 Sastra Inggris Universitas Hasanuddin, 1993
S2 English Language Studies, PPS – Unhas, 1998
S2 Manajemen Pendidikan, PPS – UNM, 2003
S2 Sosiologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
S2 Magister Manajemen, Unhas, On going
S3 Ilmu Linguistik: Bahasa Inggris, Unhas, 2005
Pendidikan Non Formal:
1.
Intensive
English Course and Leadership and Social Justice Training, SILC, University of
Arkansas, USA, 2006
2.
Broadcasting
training, STIKOM Fajar, 2009
3.
Domestic
Non Degree Training (DNDT) on Literature in Languaage Teaching, UGM,
Yogyakarta, 2009
4.
Pelatihan
Audit Mutu Akademik Internal, UGM – UNM, 2010
5.
Training
of Trainer Literasi Media, Bali, 2011
Lain-Lain:
Telah menulis lebih dari 100 artikel populer dan ilmiah di bidang
pendidikan, bahasa, isu sosial dan politik, media, dan lain-lain.
No comments:
Post a Comment